PROFIL LMK Lembaga Musyawarah Kelurahan ( LMK ) DURIKOSAMBI

PROFIL LMK

Pembukaan

Lembaga Musyawarah Kelurahan ( LMK ) DURIKOSAMBI ini merupakan amanat dari Pasal 13 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.

Sebagai  Landasan Hukum tentang keberadaan LMK, berikut   aturan hukum yang mengenai LMK :

1. PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA   NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN.dan

2. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN.

Lembaga Musyawarah Kelurahan ( LMK ) merupakan sebuah  institusi Demokarasi yang di bangun di DKI sebagai wadah terhimpunnya para tokoh untuk menampung ASPIRASI masyarakat di tingkat kota madya dalam mengupayakan memwujudkan stabilatas  pembangunan bahwa “ Pembangunan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat “ .

Ungkapan kata kata mutiara tersebut walaupun jarang di pakai / relevan karena sejatinya pembangunan harus di laksanakan dari bawah rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

  

LMK Durikosambi dalam perencanaan pembangunan dan mengemban amanah warganya slalu siap dalam kurun waktu  apapun  ,yang semula LMK berawal dari sebuah nama DEWAN KELURAHAN .sering dengan perubahan perubahan nama LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN  ini tidaklah merubah sebuah tekad yang mana tetap pada sebuah tujuan dengan keinginan yang luhur serta memeratakan pembangunan .

 

Dengan adanya Lembaga Musyawarah Kelurahan  keberadaan di tiap tiap RW dan dekat di lingkungan RTnya sangat lah penting dalam rangka menggali potensi ,menampung aspirasi masyarakat dari mulai Tingkat RT ,RW dan di sampaikan kepada LURAH ,CAMAT ,WALIKOTA Atau SKPD terkait .

Sesuai dengan PERDA DAN TATIB LMK Durikosambi bahwa LMK mempunyai tugas yang di amanahkan dan harap di laksanakan setiap anggota LMK harus tunduk dan patuh pada peraturan yang ada dan di laksanakan sebagai mana mestinya .